Fraud dapat menggerus keuangan perusahaan tanpa langsung terlihat dalam laporan. Transaksi fiktif, penggelembungan biaya, vendor yang memiliki hubungan tersembunyi dengan karyawan, penggelapan aset, manipulasi pendapatan, hingga penyalahgunaan rekening perusahaan dapat berlangsung melalui dokumen yang tampak normal. Ketika muncul indikasi seperti itu, perusahaan membutuhkan jasa forensic audit profesional untuk menelusuri fakta berdasarkan bukti, bukan sekadar mencari kesalahan. Pendekatan ini membantu manajemen memahami pola penyimpangan, menghitung potensi kerugian, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, dan menentukan langkah pemulihan secara lebih terukur.
Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Occupational Fraud 2024 menganalisis 1.921 kasus fraud dari 138 negara dan memperkirakan organisasi kehilangan sekitar 5% pendapatannya setiap tahun akibat fraud. ACFE juga mencatat bahwa lebih dari separuh kasus terjadi karena kelemahan pengendalian internal atau pengabaian terhadap pengendalian yang sudah tersedia. Data tersebut menunjukkan bahwa fraud bukan sekadar persoalan individu, tetapi juga persoalan sistem yang perlu ditangani melalui pemeriksaan dan penguatan pengendalian.
Forensic Audit Bukan Sekadar Audit Keuangan
Forensic audit memiliki karakter berbeda dari audit laporan keuangan biasa. Audit laporan keuangan berfokus pada pemberian opini mengenai kewajaran laporan berdasarkan standar audit yang berlaku. Sementara itu, forensic audit berorientasi pada penelusuran indikasi penyimpangan dan pengumpulan bukti yang relevan dengan suatu dugaan kasus.
IAPI melalui SA 240 menjelaskan bahwa auditor dalam audit laporan keuangan memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material akibat kecurangan serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Standar tersebut juga menegaskan bahwa pencegahan dan pendeteksian fraud merupakan tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dalam konteks forensic audit, pemeriksaan dapat diarahkan lebih spesifik pada suatu dugaan, transaksi, individu, periode, atau rangkaian kejadian tertentu.
Karena itu, jasa forensic audit profesional lebih tepat dipandang sebagai pemeriksaan berbasis investigasi yang membantu perusahaan memperoleh gambaran faktual sebelum mengambil keputusan bisnis, ketenagakerjaan, pemulihan kerugian, atau langkah hukum.
Red Flag Menjadi Titik Awal Pemeriksaan
Investigasi biasanya bermula dari red flag. Bentuknya dapat berbeda sesuai karakter bisnis. Perusahaan manufaktur mungkin menemukan selisih persediaan berulang, perusahaan perdagangan menemukan pembayaran vendor yang tidak wajar, sedangkan perusahaan jasa dapat menemukan biaya operasional yang meningkat tanpa penjelasan bisnis yang memadai.
ACFE mencatat bahwa 84% pelaku fraud dalam kasus yang diteliti menunjukkan setidaknya satu tanda perilaku yang dapat menjadi perhatian sebelum fraud terungkap. ACFE juga menemukan bahwa tips menjadi salah satu metode penting dalam mendeteksi fraud.
Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya perusahaan tidak mengabaikan laporan internal, anomali transaksi, atau perubahan perilaku yang relevan. Namun, red flag tidak otomatis membuktikan fraud. Auditor perlu mengujinya melalui bukti yang objektif agar perusahaan tidak mengambil tindakan hanya berdasarkan asumsi.
Bagaimana Jasa Forensic Audit Menelusuri Bukti?
Proses dimulai dengan menentukan tujuan pemeriksaan dan dugaan yang akan diuji. Tim kemudian mengidentifikasi sumber data, memetakan aliran transaksi, memeriksa dokumen pendukung, melakukan analisis data, serta membandingkan informasi dari berbagai sumber.
Misalnya, sebuah perusahaan menemukan pembayaran berulang kepada vendor dengan nilai yang tidak biasa. Pemeriksaan tidak cukup berhenti pada invoice. Auditor dapat mencocokkan kontrak, surat pesanan, bukti penerimaan barang, rekening pembayaran, data vendor, otorisasi transaksi, serta hubungan pihak-pihak yang terlibat. Dari rangkaian tersebut, auditor dapat melihat apakah transaksi memiliki substansi bisnis atau menunjukkan pola penyimpangan.
UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan juga memberikan konteks penting karena dokumen perusahaan mencakup data, catatan, dan keterangan yang dibuat atau diterima perusahaan dalam menjalankan kegiatannya, termasuk dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Artinya, pengelolaan dan penyimpanan dokumen yang baik menjadi bagian penting dalam mendukung proses pemeriksaan.
Forensic Audit dan Risiko Perpajakan
Fraud dapat berdampak langsung pada kewajiban pajak. Pembukuan yang sengaja dimanipulasi, transaksi tanpa substansi, biaya fiktif, omzet yang tidak dilaporkan, atau dokumen perpajakan yang tidak mencerminkan transaksi sebenarnya dapat menciptakan risiko administrasi sekaligus risiko pidana perpajakan.
Berdasarkan penjelasan resmi Direktorat Jenderal Pajak, pemeriksaan bukti permulaan dilakukan untuk memperoleh bukti awal mengenai dugaan tindak pidana di bidang perpajakan. Ketentuan tersebut diatur antara lain melalui PMK Nomor 177/PMK.03/2022.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2024 kemudian mengatur pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan dan menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan dapat memuat informasi mengenai bukti permulaan serta penghitungan kerugian pada pendapatan negara.
Karena itu, ketika forensic audit menemukan indikasi yang berkaitan dengan perpajakan, perusahaan perlu memisahkan antara pemeriksaan internal oleh konsultan dan kewenangan resmi DJP. Konsultan dapat membantu melakukan review, rekonsiliasi data, mengukur dampak, serta menyiapkan analisis risiko, tetapi tidak menggantikan kewenangan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan yang dimiliki otoritas pajak.
Data Digital Membutuhkan Pengamanan Khusus
Pemeriksaan modern semakin bergantung pada data digital. Email perusahaan, sistem akuntansi, data transaksi, payroll, rekaman akses sistem, dan dokumen elektronik dapat menjadi sumber informasi penting. Namun, pengambilan data harus memperhatikan hak dan kewajiban hukum.
UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur jenis data pribadi, hak subjek data, pemrosesan data, serta kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi. Karena itu, tim forensic audit perlu membatasi akses sesuai tujuan pemeriksaan, menjaga kerahasiaan, dan menggunakan data secara proporsional.
Kapan Perusahaan Membutuhkan Jasa Forensic Audit?
Perusahaan tidak perlu menunggu kerugian menjadi besar. Jasa forensic audit profesional layak dipertimbangkan ketika muncul transaksi tidak wajar, laporan whistleblower, konflik kepentingan, perbedaan data yang berulang, kehilangan aset, dugaan manipulasi pembukuan, atau indikasi penyalahgunaan kewenangan.
Pemeriksaan juga relevan ketika perusahaan hendak melakukan akuisisi, menghadapi sengketa dengan mitra bisnis, melakukan investigasi internal, atau membutuhkan dasar faktual sebelum mengambil tindakan. Semakin cepat data yang relevan diamankan, semakin besar peluang perusahaan mempertahankan rangkaian bukti yang utuh.
Apa yang Diperoleh Perusahaan dari Forensic Audit?
Hasil pemeriksaan seharusnya tidak berhenti pada pernyataan bahwa fraud terjadi atau tidak terjadi. Laporan yang baik menjelaskan temuan, bukti pendukung, kronologi, pola transaksi, pihak atau fungsi yang terkait, estimasi dampak, kelemahan pengendalian, serta rekomendasi tindak lanjut.
Pendekatan tersebut membantu manajemen mengambil keputusan berdasarkan fakta. Perusahaan dapat menentukan apakah perlu memperbaiki pengendalian, melakukan pemulihan kerugian, memberikan sanksi internal, melakukan reviewperpajakan, atau berkonsultasi dengan penasihat hukum untuk langkah berikutnya.
Baca Juga Lainnya : Audit Investigasi untuk Mengungkap Fraud
FAQ’S
Apakah forensic audit hanya diperlukan ketika fraud sudah terbukti?
Tidak. Pemeriksaan dapat dilakukan ketika terdapat indikasi atau red flag yang membutuhkan pengujian lebih lanjut.
Apakah hasil forensic audit otomatis menjadi alat bukti di pengadilan?
Tidak otomatis. Penggunaan dan kekuatan suatu bukti bergantung pada jenis perkara, cara bukti diperoleh, kewenangan pihak yang memeriksa, dan ketentuan hukum acara yang berlaku.
Apakah forensic audit dapat memeriksa fraud yang berkaitan dengan pajak?
Dapat membantu perusahaan menelusuri transaksi, menghitung dampak, dan mengidentifikasi indikasi. Namun, pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan tetap merupakan kewenangan DJP sesuai ketentuan yang berlaku.
Siapa yang sebaiknya menggunakan jasa ini?
Perusahaan dapat melibatkan konsultan atau profesional yang memiliki kompetensi investigasi, akuntansi, perpajakan, analisis data, dan aspek hukum sesuai kebutuhan kasus.
Kesimpulan
Jasa forensic audit profesional membantu perusahaan mengubah dugaan menjadi fakta yang dapat dianalisis. Melalui penelusuran transaksi, pemeriksaan dokumen, analisis data, dan penyusunan kronologi berbasis bukti, perusahaan dapat mengetahui pola penyimpangan sekaligus memahami kelemahan pengendalian yang memungkinkan masalah terjadi.
Dalam lingkungan bisnis Indonesia, pemeriksaan juga perlu mempertimbangkan risiko perpajakan, keamanan data, serta perkembangan regulasi. Pendekatan yang tepat memungkinkan perusahaan mengambil keputusan secara lebih objektif tanpa terburu-buru menyimpulkan kesalahan seseorang.
Ketika muncul indikasi yang material, langkah terbaik bukan sekadar mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi memastikan fakta dapat diverifikasi dan risiko dapat dikendalikan.
Rekomendasi
Baca artikel + minta review awal serta hubungi kami untuk memperoleh gambaran awal mengenai indikasi, ruang lingkup pemeriksaan, serta risiko bisnis dan perpajakan yang perlu ditindaklanjuti.