KONSULTAN PAJAK JAKARTA JASA PENINJAUAN KEMBALI

image

KONSULTAN PAJAK JAKARTA JASA PENINJAUAN KEMBALI


Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir (bersifat final) dan berkekuatan hukum tetap. Meskipun Pengadilan Pajak tidak mengenal lembaga kasasi, Mahkamah Agung masih dapat membatalkan putusan Pengadilan Pajak dengan cara menerima seluruhnya atau menerima sebagian permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa (baik wajib pajak maupun Dirjen Pajak. Dengan demikian, PK merupakan upaya hukum luar biasa dan merupakan peninjauan terhadap keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan syarat terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan UU Pengadilan Pajak, permohonan PK hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

a) Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

b) Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;

c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b..dan c UU Pengadilan Pajak (dengan putusan berupa menambah pajak yang harus dibayar atau putusan mengabulkan sebagian atau seluruhnya);

d) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

e) Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jangka Waktu Permohonan Peninjauan Kembali

Jangka waldu permohonan PK adalah 3 bulan sejak :

  • Diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap; atau
  • Ditemukannya surat-surat bukti. Tanggal penemuan.surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang; atau
  • Putusan dikirim untuk PK yang diajukan atas dasar butir c), d), atau e) di atas.

Hal-hal yang berkaitan dengan permohonan PK yang diatur dalam UU Pengadilan Pajak antara lain :

  • Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dan ditujukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.
  • Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.
  • Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan tagi.

Jangka waktu Pengambilan Putusan Peninjauan Kembali

Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan Peninjauan Kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam UU Pengadilan Pajak.

Sedangkan jangka waktu pengambilan putusan atas PK oleh MA adalah :

  • 6 bulan sejak permohonan PK diterima oleh MA, dalam hal putusan Pengadilan Pajak diambil melalui pemeriksaan acara biasa ; atau
  • 1 bulan sejak permohonan PK diterima oleh MA, dalam hal putusan Pengadilan Pajak diambil melalui pemeriksaan acara cepat.

Putusan atas permohonan Peninjauan Kembali ini harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Dalam praktik dapat terjadi sanksi administrasi yang dikenakan kepada WP tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani WP yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Atas kuasa pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan WP dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya. Permohonan untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi ini, hanya dapat diajukan oleh WP paling banyak 2 kali.

Atas permohonan ini Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal permohonan WP diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan WP dianggap dikabulkan.

Apabila diminta oleh WP, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan WP. Ketentuan pelaksanaan dari Pasal 36 UU KUP ini akan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.


HUBUNGI KAMI :

Hotline : (021) 86908595

Call/WA : 0818 0808 0605 (Ikhwan)

CAll/SMS : 0812 1009 8812/ 0812 1009 8813

Email:  kjaashadi@gmail.com; info@kjaashadi.com

Wed, 6 Sep 2017 @14:05

Copyright © 2017 KJA ASHADI DAN REKAN · All Rights Reserved
powered by sitekno